Data & Trust

Di dunia yang makin terhubung tapi juga makin rentan, kedaulatan ekonomi tidak lagi hanya soal produksi dan perdagangan. Ia kini bergantung pada dua hal yang tak kasat mata: data dan kepercayaan. Dan keduanya sedang dipertaruhkan dalam ruang siber global yang tak mengenal batas negara.

Indonesia, dengan skala ekonomi terbesar di Asia Tenggara, berada di tengah pusaran ini. Serangan siber terhadap sistem finansial global meningkat drastis, sementara dominasi dolar dan platform digital asing terus menekan ruang gerak ekonomi nasional.
Jika tak bergerak cepat, Indonesia bisa menjadi “koloni digital” — bergantung pada teknologi dan sistem keuangan luar yang bisa dimatikan kapan saja.

Namun ada arah baru yang mulai muncul: strategi siber dan moneter yang berani, berbasis data berdaulat dan emas nasional.

Kedaulatan Data: Pertahanan Ekonomi Abad ke-2

Data kini adalah “emas digital” — dan sama seperti emas, ia harus disimpan di rumah sendiri. Ketergantungan pada cloud asing dan infrastruktur digital global menciptakan risiko serius: data keuangan, pajak, bahkan identitas warga bisa diakses lewat hukum negara lain seperti US Cloud Act.

Indonesia butuh lompatan: membangun Sovereign Cloud — pusat data nasional yang sepenuhnya dikendalikan negara, dikelola BUMN strategis seperti Telkom atau LEN Industri.
Dengan itu, informasi vital tak lagi melayang di server asing yang tak bisa disentuh hukum Indonesia.

Langkah ini bisa menjadi pondasi untuk apa yang disebut “digital non-alignment” — politik luar negeri baru di dunia maya.
Bukan sekadar menolak dominasi, tapi menegaskan hak digital bangsa. Namun perlindungan data tidak cukup dengan infrastruktur. Diperlukan juga filosofi baru: zero-trust architecture.
Setiap akses ke data keuangan dan moneter harus diautentikasi tanpa ampun.

Musuh terbesar bukan selalu di luar, tapi sering ada di dalam.
Inilah bentuk baru “pertahanan berlapis” di era digital.

Ketahanan Finansial Melalui Pertahanan Siber

Sistem keuangan adalah jantung negara. Sekali diserang, efeknya sistemik: pasar lumpuh, transaksi macet, kepercayaan runtuh.
Serangan terhadap bank sentral atau sistem pembayaran seperti BI-FAST bisa menciptakan chaos nasional.

Untuk itu, Indonesia perlu membangun Cyber Range Nasional — laboratorium virtual tempat simulasi perang siber finansial dilakukan. Di sana, tim dari BI, OJK, dan bank-bank utama diuji secara rutin dengan serangan red teaming yang meniru peretas sungguhan. Latihan ini bukan hanya teknis, tapi strategis: menguji daya tahan ekonomi terhadap skenario terburuk.

Langkah penting lainnya: standar kriptografi nasional.
Selama ini, sektor keuangan Indonesia masih menggunakan algoritma enkripsi dari luar negeri — yang berarti, pintu belakang selalu bisa ada. BSSN dan BI perlu membuat National Cryptographic Standard sendiri. Dengan begitu, komunikasi dan transaksi finansial tak bisa disadap atau dimanipulasi oleh sistem asing.

Emas dan Ekonomi Digital: Strategi Moneter yang Visioner

Di tengah ketidakpastian global, emas kembali bersinar — bukan hanya di brankas, tapi di blockchain. Bayangkan jika setiap gram emas cadangan nasional bisa dilacak, diverifikasi, dan dijamin secara digital. Itulah ide digital twin cadangan emas: menciptakan kembaran digital dari setiap batangan emas negara, tersimpan dalam sistem blockchain yang tak bisa diubah. Hasilnya: transparansi total, tanpa celah manipulasi.

Langkah selanjutnya bisa lebih revolusioner: menciptakan Rupiah Digital berbasis emas. Bukan mata uang kripto spekulatif, tapi sovereign digital currency — dijamin oleh cadangan emas fisik Bank Indonesia. Dengan model ini, 1 unit Rupiah Digital bisa mewakili nilai tertentu dari emas nyata. Hasilnya bukan hanya kestabilan nilai, tapi juga kepercayaan publik dan internasional yang lebih kuat terhadap Rupiah.

Lebih jauh, sistem ini bisa memperkuat inklusi keuangan desa.
Melalui platform “Lumbung Digital Desa,” mata uang digital berbasis emas bisa disalurkan langsung ke BUMDes, koperasi, dan UMKM desa. Setiap transaksi tercatat dalam blockchain nasional, meminimalkan korupsi dan memastikan akuntabilitas dari pusat hingga pelosok. Ini bukan utopia. Ini fintech nasionalisme — inovasi finansial yang berpihak pada rakyat, bukan pasar global.

Tantangan dan Momentum

Tentu saja, strategi sebesar ini akan memancing resistensi.
Kekuatan moneter global seperti AS dan Uni Eropa takkan diam melihat negara berkembang membangun sistem alternatif berbasis emas. Ada juga tantangan teknis: dari kesiapan SDM siber, biaya infrastruktur, hingga koordinasi antarlembaga seperti BI, Kemenkeu, Kominfo, dan BSSN.

Namun, sejarah menunjukkan: kedaulatan tidak diberikan, ia harus dibangun. Dan di abad digital ini, bentuknya bukan hanya pangkalan militer atau tambang minyak, tapi data center, enkripsi nasional, dan blockchain berdaulat.

Dari Siber ke Emas — Menuju Kemandirian Ekonomi Digital

Indonesia sedang di persimpangan. Di satu sisi, dunia menawarkan kemudahan melalui teknologi global. Di sisi lain, kedaulatan menuntut pengorbanan: membangun sendiri, mengamankan sendiri, mengatur sendiri.

Namun jika Indonesia berani mengambil langkah menuju ekonomi berbasis kedaulatan data dan emas digital, dunia akan menyaksikan kebangkitan model baru — model yang tidak tunduk pada dolar, tidak dikendalikan algoritma asing, dan tidak tergantung pada awan digital negara lain.

Itulah masa depan kedaulatan yang sebenarnya: bukan hanya merdeka secara politik, tapi berdaulat secara digital dan moneter.