Dalam beberapa dekade terakhir, optimisme terhadap tatanan internasional pasca-Perang Dunia II bertumpu pada asumsi bahwa interdependensi ekonomi akan mencegah konflik. Perdagangan, investasi, dan integrasi rantai pasok diyakini menciptakan biaya perang yang terlalu tinggi untuk ditanggung negara. Namun realitas 2025–2026 menunjukkan pergeseran tajam: interdependensi tidak lagi menjadi penjamin perdamaian, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen tekanan geopolitik. Dalam konteks ini, gagasan Tshilidzi Marwala tentang penggunaan deep learning untuk memprediksi perang perlu dibaca ulang—bukan sekadar sebagai inovasi teknis, tetapi sebagai bagian dari kompetisi kekuasaan global.

Perubahan ini terlihat jelas dalam dinamika konflik yang dipicu oleh ketergantungan ekonomi yang tidak seimbang. Ketika Rusia menginvasi Ukraina dalam invasi Rusia ke Ukraina 2022, banyak model prediksi konflik berbasis data historis gagal mengantisipasi eskalasi tersebut. Secara statistik, hubungan dagang energi antara Rusia dan Eropa sangat tinggi—yang menurut teori liberal seharusnya menurunkan probabilitas konflik. Namun yang terjadi justru sebaliknya: Rusia memanfaatkan ketergantungan energi Eropa sebagai leverage politik. Ini mengungkap cacat mendasar dalam pendekatan prediktif berbasis AI yang tidak memasukkan variabel vulnerability asymmetry—yakni siapa yang lebih bergantung, dan siapa yang mampu mengeksploitasi ketergantungan itu.

Fenomena serupa muncul dalam rivalitas teknologi antara Amerika Serikat dan China. Pembatasan ekspor chip canggih oleh AS terhadap China bukan sekadar kebijakan ekonomi, melainkan strategi untuk menciptakan hambatan struktural dalam pengembangan kecerdasan buatan dan militer China. Di sisi lain, China merespons dengan mempercepat kemandirian semikonduktor dan memperluas pengaruhnya melalui inisiatif digital seperti Digital Silk Road. Dalam konteks ini, interdependensi rantai pasok global—khususnya yang melibatkan perusahaan seperti NVIDIA dan TSMC—menjadi arena kontestasi strategis. Model deep learning yang tidak memahami dinamika ini berisiko salah membaca sinyal stabilitas sebagai indikasi perdamaian, padahal di baliknya terdapat eskalasi laten.

Masalah yang lebih dalam terletak pada asumsi dasar machine learning itu sendiri: bahwa pola masa lalu dapat digunakan untuk memprediksi masa depan. Dalam lingkungan geopolitik yang relatif stabil, asumsi ini cukup valid. Namun ketika tatanan internasional mengalami erosi—ditandai oleh melemahnya institusi global dan meningkatnya politik kekuatan—terjadi apa yang dikenal sebagai concept drift. Variabel yang dulu memiliki makna tertentu kini berubah fungsi. Sanksi ekonomi, misalnya, tidak lagi sekadar alat tekanan finansial, tetapi telah terintegrasi dengan operasi siber dan perang informasi. Dalam konflik modern, seperti yang terlihat dalam perang Rusia-Ukraina, sanksi finansial berjalan beriringan dengan serangan siber terhadap infrastruktur energi dan kampanye disinformasi di media sosial. Artinya, dataset lama tidak lagi mencerminkan realitas baru.

Di sinilah dimensi baru muncul: political exploitability of interdependence meluas ke ranah kognitif. Platform digital seperti TikTok, X, dan Facebook bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga infrastruktur strategis untuk membentuk persepsi publik lintas negara. Negara dengan kapasitas AI yang lebih maju dapat menggunakan model prediktif untuk mengidentifikasi titik lemah psikologis masyarakat target—misalnya sensitivitas terhadap inflasi, isu identitas, atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Dengan menggabungkan tekanan ekonomi (seperti manipulasi harga komoditas) dan kampanye disinformasi yang terarah, sebuah negara dapat menciptakan instabilitas domestik di negara lain tanpa perlu melancarkan serangan militer terbuka.

Contoh konkret dapat dilihat dalam meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan. Ketika Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya melalui operasi freedom of navigation, China tidak hanya merespons dengan pengerahan kapal, tetapi juga dengan narasi digital yang menargetkan negara-negara ASEAN. Kampanye ini sering kali dirancang untuk membingkai konflik sebagai hasil provokasi eksternal, bukan ekspansi regional. Jika model prediksi konflik hanya mengandalkan data militer atau diplomatik tanpa memasukkan variabel pengaruh digital, maka eskalasi yang sebenarnya terjadi di ranah persepsi akan luput dari analisis.

Lebih jauh lagi, konsep “less vulnerable country” kini mengalami redefinisi. Kerentanan tidak lagi semata-mata diukur dari kekuatan militer atau ukuran ekonomi, tetapi dari kedaulatan teknologi dan kontrol atas data. Negara yang bergantung pada infrastruktur cloud asing—seperti Amazon Web Services atau Google Cloud—secara teoritis dapat kehilangan akses terhadap sistem analitiknya dalam situasi konflik. Demikian pula, ketergantungan pada perangkat keras dari ASML atau NVIDIA menciptakan titik tekanan baru. Dalam skenario ekstrem, akses terhadap chip atau model AI dapat dipolitisasi, mengubah ketergantungan teknologi menjadi senjata strategis.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, implikasinya sangat serius. Tidak ada lagi ruang aman dalam rivalitas kekuatan besar. Netralitas bukan berarti kebal, melainkan sering kali justru menjadi sumber kerentanan karena membuka banyak titik ketergantungan tanpa perlindungan strategis yang memadai. Model prediksi konflik yang ditawarkan oleh negara maju—sering kali dalam bentuk kerja sama teknis—dapat berfungsi sebagai alat pemetaan kerentanan domestik. Data yang dikumpulkan untuk “membantu stabilitas” bisa digunakan untuk memahami bagaimana dan kapan tekanan eksternal akan paling efektif.

Dalam kondisi ini, strategi yang realistis bukanlah mengejar netralitas pasif, melainkan membangun counter-prediction capability. Artinya, negara harus mampu memprediksi bagaimana aktor eksternal memprediksi dirinya. Ini mencakup pengembangan kapasitas AI domestik, penguatan kedaulatan data, serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk mengurangi kerentanan terhadap manipulasi informasi. Tanpa itu, keputusan politik yang diambil secara formal oleh pemerintah bisa saja telah “dibentuk” sebelumnya oleh arus informasi yang dikendalikan dari luar.

Pada akhirnya, pertanyaan mendasar bukan lagi apakah AI dapat memprediksi perang dengan lebih akurat, tetapi siapa yang mengendalikan prediksi tersebut dan untuk tujuan apa. Dalam dunia di mana imperatif geopolitik semakin mendominasi, prediksi konflik tidak lagi netral. Ia telah menjadi bagian dari arsenal strategis—digunakan untuk mengantisipasi, memanipulasi, dan bahkan menciptakan kondisi konflik. Dalam lanskap seperti ini, negara yang gagal memahami transformasi ini akan berada pada posisi more vulnerable, menanggung biaya asimetris dari permainan kekuasaan yang tidak pernah mereka desain.

Kepemimpinan Prabowo Subianto menandai fase transisi penting dalam evolusi strategi negara Indonesia, terutama jika dibaca melalui lensa historikal perjalanan karier dan konstruksi doktrin pribadinya. Berbeda dengan pendekatan teknokratis yang dominan dalam dua dekade terakhir pasca Reformasi 1998, Prabowo merepresentasikan kembalinya paradigma kepemimpinan yang mengintegrasikan dimensi militer, nasionalisme ekonomi, dan ambisi geostrategik dalam satu kerangka besar. Dalam konteks ini, kebijakan-kebijakan yang tampak sektoral sesungguhnya merupakan bagian dari desain makro yang bertujuan mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju status kekuatan regional yang lebih menentukan.

Secara historis, fondasi pemikiran strategis Prabowo dibentuk melalui pengalamannya di Kopassus, sebuah institusi yang menekankan operasi presisi, fleksibilitas taktis, dan dominasi informasi dalam menghadapi ancaman. Lingkungan ini tidak hanya membentuk kapasitas operasional, tetapi juga cara pandang terhadap negara sebagai entitas yang harus mampu mengantisipasi dan membentuk dinamika ancaman, bukan sekadar meresponsnya. Dengan demikian, muncul kecenderungan pendekatan “pre-emptive statecraft”, di mana kebijakan publik diarahkan untuk memperkuat ketahanan struktural sebelum krisis terjadi. Hal ini tercermin dalam prioritas terhadap ketahanan pangan, penguatan logistik nasional, serta pembangunan kapasitas pertahanan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional.

Namun, dimensi yang lebih menentukan justru muncul dari fase disrupsi dalam kariernya pasca dinamika politik Reformasi 1998. Marginalisasi dari pusat kekuasaan mendorong proses refleksi strategis yang mendalam, menggeser orientasi dari pendekatan koersif menuju pemahaman yang lebih kompleks terhadap legitimasi politik, opini publik, dan pentingnya koalisi dalam sistem demokrasi. Transformasi ini menghasilkan model kepemimpinan hibrida yang menggabungkan ketegasan militer dengan pragmatisme sipil, sebagaimana terlihat dalam fase reintegrasinya ke dalam pemerintahan di bawah Joko Widodo. Dalam fase ini, Prabowo tidak lagi beroperasi sebagai aktor oposisi yang konfrontatif, melainkan sebagai bagian dari sistem yang berupaya mengarahkan kebijakan dari dalam.

Dalam kerangka geostrategik, kombinasi pengalaman militer dan adaptasi politik tersebut menghasilkan orientasi yang relatif konsisten: Indonesia diposisikan sebagai kekuatan penyeimbang aktif (active balancer) di kawasan Indo-Pasifik. Berbeda dengan pendekatan non-blok tradisional, strategi ini cenderung mengedepankan peningkatan kapasitas nasional sebagai basis legitimasi dalam hubungan internasional. Penguatan militer, modernisasi alutsista, serta peningkatan kehadiran di wilayah strategis seperti Laut Natuna Utara mencerminkan upaya membangun “credible deterrence” tanpa harus terjebak dalam eskalasi konflik terbuka. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip realisme defensif, di mana kekuatan digunakan untuk menjaga stabilitas, bukan ekspansi.

Di sisi lain, dimensi ekonomi dalam kepemimpinan Prabowo menunjukkan pengaruh kuat dari warisan pemikiran Sumitro Djojohadikusumo, yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional. Hal ini tercermin dalam dorongan terhadap hilirisasi industri, penguatan sektor strategis, dan peningkatan peran negara dalam mengarahkan pembangunan ekonomi. Dalam perspektif geostrategik, nasionalisme ekonomi ini bukan sekadar kebijakan domestik, melainkan instrumen untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam sistem global yang semakin kompetitif. Dengan mengontrol rantai nilai dan sumber daya strategis, Indonesia berupaya mengurangi ketergantungan eksternal sekaligus memperkuat daya saing nasional.

Lebih jauh, program-program sosial berskala besar seperti penyediaan makanan bergizi dan pembangunan perumahan massal dapat dipahami sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun basis demografis yang produktif dan stabil. Dalam kerangka ini, kebijakan sosial tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan tujuan transformasi ekonomi dan stabilitas politik. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh kapasitas militer atau ekonomi semata, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan kohesi sosial.

Namun demikian, ambisi transformasional ini menghadirkan tantangan struktural yang signifikan. Pendekatan berbasis negara (state-led development) menuntut kapasitas institusional yang tinggi, disiplin fiskal yang ketat, serta koordinasi kebijakan yang efektif. Tanpa prasyarat tersebut, risiko distorsi ekonomi, inefisiensi birokrasi, dan ketidakseimbangan fiskal menjadi sangat nyata. Selain itu, perluasan peran militer dalam ranah non-pertahanan berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan sipil-militer, terutama dalam konteks demokrasi yang menuntut akuntabilitas dan transparansi.

Dalam perspektif yang lebih luas, kepemimpinan Prabowo dapat dipahami sebagai upaya untuk merekonstruksi posisi Indonesia dalam tatanan global melalui pendekatan yang lebih assertive dan terintegrasi. Ia tidak hanya berupaya mengelola negara, tetapi juga mendesain ulang arah strategisnya. Dengan menggabungkan elemen kekuatan militer, kemandirian ekonomi, dan pembangunan sosial, Prabowo berusaha menciptakan fondasi bagi lompatan struktural Indonesia menuju status kekuatan menengah-besar.

Kesimpulannya, analisis terhadap kepemimpinan Prabowo menunjukkan bahwa ambisinya melampaui horizon politik jangka pendek. Ia berupaya mengartikulasikan visi jangka panjang yang berakar pada pengalaman historis, warisan intelektual, dan pembacaan terhadap dinamika global. Keberhasilan atau kegagalan dari visi ini akan sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengelola kompleksitas internal sekaligus merespons tekanan eksternal. Dalam konteks ini, kepemimpinan Prabowo menjadi ujian penting bagi kapasitas Indonesia untuk bertransformasi dari negara berkembang menjadi aktor strategis yang berpengaruh di tingkat global.

APBN 2026 di Bawah Bayang-Bayang Api Timur Tengah

Ketegangan geopolitik yang dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran pada awal 2026 bukan sekadar peristiwa regional, melainkan guncangan sistemik terhadap arsitektur ekonomi global. Bagi Indonesia, dampaknya tidak datang secara langsung dalam bentuk konflik militer, tetapi menjalar melalui tiga jalur utama: lonjakan harga energi, tekanan nilai tukar, dan peningkatan biaya utang. Kombinasi ketiganya menciptakan tekanan simultan yang menguji daya tahan APBN 2026 pada titik paling krusial dalam satu dekade terakhir.

Dalam perspektif strategik, konflik Iran bergerak dalam dua spektrum: perang singkat dengan tujuan pelumpuhan kapasitas nuklir, atau konflik berkepanjangan yang membuka ruang perubahan rezim. Pada skenario pertama, pasar global masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian cepat. Namun pada skenario kedua, ketidakpastian menjadi variabel dominan. Kematian Ayatollah Ali Khamenei menjadi turning point yang berpotensi mengubah konflik militer menjadi krisis legitimasi internal di Iran. Dalam konteks ini, stabilitas kawasan Teluk—yang menjadi jantung distribusi energi dunia—tidak lagi ditentukan oleh kekuatan militer semata, tetapi oleh dinamika politik domestik Iran yang sulit diprediksi.

Efek langsung terhadap Indonesia terlihat pada lonjakan harga minyak mentah dunia. Dengan asumsi awal Indonesian Crude Price (ICP) sebesar USD70 per barel, realitas pasar yang terdorong konflik berpotensi mengerek harga ke level rata-rata USD100 atau bahkan lebih tinggi. Ini bukan sekadar kenaikan harga, melainkan perubahan struktur biaya energi nasional. Indonesia sebagai net importer minyak berada dalam posisi rentan: setiap kenaikan USD1 harga minyak menciptakan tekanan fiskal netto sekitar Rp6,8 triliun. Dalam skenario harga USD100, tambahan beban APBN bisa menembus Rp200 triliun lebih, sebuah angka yang cukup untuk menggeser prioritas pembangunan nasional secara drastis.

Tekanan ini diperparah oleh pelemahan nilai tukar Rupiah yang menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Dalam rezim ekonomi global yang sedang “risk-off”, arus modal keluar dari negara berkembang menjadi fenomena yang sulit dihindari. Indonesia menghadapi dilema klasik: mempertahankan stabilitas kurs melalui intervensi devisa yang menggerus cadangan, atau membiarkan depresiasi yang memperbesar beban impor dan utang luar negeri. Dengan hampir 30% utang pemerintah dalam denominasi valuta asing, setiap pelemahan Rp100 terhadap dolar meningkatkan beban fiskal secara signifikan. Ini menciptakan efek berantai terhadap kebutuhan pembiayaan dan keberlanjutan fiskal.

Di sisi lain, 2026 adalah tahun puncak jatuh tempo utang pemerintah—sebuah “debt wall” yang mencapai lebih dari Rp1.400 triliun. Dalam kondisi normal, refinancing utang dapat dilakukan dengan relatif stabil. Namun dalam situasi geopolitik yang bergejolak, persepsi risiko meningkat, yield surat utang melonjak, dan biaya pembiayaan menjadi jauh lebih mahal. Indonesia tidak hanya membayar utang masa lalu, tetapi juga membayar premi ketidakpastian global yang tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya.

Ketegangan fiskal ini bermuara pada dilema kebijakan yang tajam: mempertahankan subsidi energi atau menyesuaikan harga domestik. Jika pemerintah memilih mempertahankan harga BBM, maka beban subsidi berpotensi melonjak hingga mendekati Rp700 triliun—angka yang hampir dua kali lipat dari pagu awal. Namun jika harga dinaikkan, inflasi akan terdorong naik hingga kisaran 5%, memicu pengetatan moneter dan menekan daya beli masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan energi bukan lagi sekadar instrumen ekonomi, tetapi keputusan politik dengan implikasi sosial yang luas.

Lebih dalam lagi, situasi ini menguji konsistensi arah pembangunan Indonesia. Target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalam APBN 2026 bukan sekadar angka teknokratik, melainkan fondasi menuju ambisi pertumbuhan 8% pada 2029 dan visi Indonesia Emas 2045. Gangguan pada konsumsi rumah tangga akibat inflasi, serta potensi kontraksi investasi akibat suku bunga tinggi, dapat menggeser trajektori pertumbuhan ke bawah. Jika ini terjadi, maka bonus demografi yang diharapkan menjadi mesin pertumbuhan justru berisiko berubah menjadi tekanan sosial akibat terbatasnya penciptaan lapangan kerja.

Dalam kerangka strategik, pilihan pemerintah mengerucut pada dua jalur besar. Pertama, mempertahankan disiplin fiskal dengan menjaga defisit di bawah 3% PDB. Jalur ini menjamin kredibilitas makroekonomi, namun berisiko mengorbankan momentum pertumbuhan. Kedua, menerobos batas defisit untuk menjaga belanja tetap ekspansif. Jalur ini membuka ruang akselerasi ekonomi, tetapi mengandung risiko terhadap persepsi pasar dan stabilitas jangka panjang. Tidak ada pilihan yang sepenuhnya aman—yang ada adalah trade-off yang harus dikelola dengan presisi tinggi.

Di titik inilah kepemimpinan strategik menjadi penentu. Pemerintah tidak hanya dituntut responsif, tetapi juga adaptif dalam mengelola ekspektasi pasar dan masyarakat. APBN Perubahan menjadi instrumen penting untuk membuka ruang deliberasi politik yang lebih luas dan transparan. Sinergi antar lembaga, khususnya dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan, menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan bergerak dalam satu orkestrasi yang kohesif.

Namun yang tidak kalah penting adalah menjaga kepercayaan. Dalam situasi krisis, persepsi seringkali lebih kuat daripada realitas. Stabilitas tidak hanya dibangun melalui angka-angka fiskal, tetapi juga melalui narasi yang meyakinkan bahwa negara hadir, siap, dan mampu mengelola risiko. Indonesia memiliki pengalaman melewati berbagai krisis global, dari 1998 hingga pandemi COVID-19. Modal institusional ini menjadi aset strategis yang harus diaktifkan kembali.

Pada akhirnya, tensi geopolitik global adalah variabel eksternal yang tidak dapat dikendalikan, tetapi dampaknya dapat dikelola. APBN 2026 menjadi medan ujian apakah Indonesia mampu bertransformasi dari sekadar “price taker” dalam sistem global menjadi aktor yang lebih adaptif dan resilien. Dalam dunia yang semakin tidak pasti, kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menghindari badai, tetapi pada kapasitas untuk tetap stabil saat badai datang.