Di tengah gelombang revolusi teknologi yang tak terbendung, dunia kini berada di persimpangan sejarah: di satu sisi, kekuatan teknologi terkonsentrasi pada segelintir perusahaan dan negara yang mengendalikan lapisan paling mendasar — chip, AI, jaringan, dan infrastruktur digital; di sisi lain, sebagian besar negara, termasuk Indonesia, menjadi konsumen pasif dari sistem yang mereka tidak kendalikan. NVIDIA, dengan ekosistem CUDA dan Blackwell, bukan sekadar produsen GPU — ia adalah arsitek operasional dari era AI, menyediakan fondasi bagi seluruh inovasi global, dari model bahasa seperti GPT hingga robot otonom Tesla. Google, Amazon, dan Meta menguasai lapisan aplikasi dan data, sementara TSMC dan ASML menjadi gatekeeper tak terlihat yang menentukan apakah chip canggih bisa diproduksi sama sekali. SpaceX, melalui Starlink, membangun infrastruktur komunikasi global di luar angkasa, mengancam monopoli operator seluler tradisional. Di balik semua ini, sistem yang terinstal saat ini bukanlah sistem terbuka atau demokratis — ia adalah hierarki teknologi terpusat, di mana kekuasaan berada di tangan yang sangat sedikit. Indonesia, dengan 212 juta pengguna internet dan ekonomi digital terbesar di ASEAN, berada di puncak gunung es: tampak dinamis dalam adopsi, tapi rapuh dalam kedaulatan. Data keuangan, kesehatan, dan pendidikan kita mengalir ke cloud asing; model AI yang kita gunakan dilatih di server luar negeri; dan teknologi yang kita impor tidak pernah dirancang untuk konteks lokal — dari bahasa, iklim, hingga kebutuhan sosial. Kita bukan hanya pengguna, tapi koloni digital. Namun, ini bukan takdir. Masa depan teknologi bukan milik mereka yang punya chip tercepat, tapi mereka yang bisa mengadaptasi, mengintegrasikan, dan mengendalikan teknologi untuk kepentingan rakyatnya. Untuk itu, Indonesia harus segera berpindah dari strategi adopsi pasif ke strategi kedaulatan digital terpadu. Pertama, bangun pusat AI nasional yang berkolaborasi langsung dengan NVIDIA, Google, dan Meta untuk melatih model bahasa Indonesia (seperti IndoBERT dan NusaBERT) dengan data lokal — bukan hanya untuk layanan publik, tapi juga untuk UMKM, pendidikan, dan pertanian. Kedua, dorong cloud nasional yang berbasis data sovereignty, dengan regulasi wajib menyimpan data sensitif di dalam negeri, didukung infrastruktur fiber dan edge computing di daerah 3T. Ketiga, segera negosiasi kerja sama strategis dengan SpaceX untuk memperluas Starlink ke sekolah, puskesmas, dan kapal nelayan — ini bukan sekadar internet, tapi jembatan keadilan digital. Keempat, investasikan sumber daya untuk riset chip IoT dan sensor sederhana di dalam negeri, melalui kerja sama antara LIPI, BPPT, dan perguruan tinggi, dengan fokus pada kebutuhan spesifik: deteksi banjir, pemantauan kualitas air, dan sistem pertanian presisi. Kelima, wajibkan kurikulum AI dan keamanan siber sejak SMA, dan bangun program pelatihan berkelanjutan bagi guru, petani, dan pedagang UMKM — teknologi tidak berguna jika tidak dipahami. Rekomendasi ini bukan mimpi teknokrat, tapi kebutuhan eksistensial. Jika kita terus menunggu, pada 2030, Indonesia akan menjadi pasar terbesar untuk teknologi asing, tapi tetap menjadi negara yang tidak punya suara dalam peradaban digital masa depan. Namun, jika kita mulai hari ini — dengan satu baris kode, satu kebijakan, satu komunitas — kita bisa menjadi contoh bagi negara berkembang lain: bukan sebagai pengikut, tapi sebagai pengendali yang cerdas, berdaulat, dan manusiawi. Masa depan tidak datang sendiri. Ia dibangun, satu baris kode, satu keputusan, satu generasi yang berani memilih untuk tidak hanya menonton, tapi mencipta.

Bagi pembuat kebijakan — pemerintah pusat, kementerian, lembaga regulator, dan pemerintah daerah — fase 2025–2026 harus dimanfaatkan sebagai landasan strategis untuk membangun kedaulatan digital Indonesia. Langkah pertama yang tak bisa ditunda adalah mengesahkan Undang-Undang Data Nasional yang secara tegas mewajibkan seluruh data pribadi dan sensitif, termasuk data e-KTP, kesehatan, keuangan, dan pendidikan, disimpan dan diproses dalam pusat data di dalam negeri. Untuk mendorong tumbuhnya ekosistem cloud lokal, pemerintah perlu memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang membangun dan mengoperasikan cloud bersertifikasi nasional, seperti Telkom CloudX atau DCI Indonesia, dengan target jelas bahwa 70% layanan pemerintah digital—meliputi SAT, BPJS, dan Dukcapil—sudah bermigrasi ke infrastruktur lokal pada 2026. Selanjutnya, pemerintah harus segera membangun tiga Pusat AI Nasional di Bandung (berbasis ITB dan Unpad), Surabaya (ITS dan Unair), serta IKN Nusantara, yang masing-masing fokus pada penerapan AI untuk sektor strategis: pertanian dan maritim di wilayah kepulauan seperti NTT, Maluku, dan Papua; diagnosis telemedisin untuk daerah terpencil; serta pengembangan model bahasa Indonesia dan bahasa daerah melalui fine-tuning model global seperti Llama 3 atau Gemma. Kolaborasi dengan NVIDIA Deep Learning Institute dan Meta AI bukan hanya untuk akses teknologi, tapi untuk membangun kapasitas nasional secara berkelanjutan, dengan indikator keberhasilan berupa rilisnya satu model bahasa Indonesia skala besar (≥7 miliar parameter) yang terbuka untuk publik pada 2026. Di sisi konektivitas, pemerintah harus mempercepat penerbitan lisensi Starlink untuk sektor publik—khususnya sekolah, puskesmas, pelabuhan, dan kantor desa di daerah 3T—sekaligus mewajibkan operator seluler seperti Telkomsel dan XL menyediakan infrastruktur 5G edge computing di sepuluh kota strategis pada 2026, dengan target ambisius namun realistis: 90% sekolah di Papua, NTT, dan Maluku terhubung internet berkecepatan minimal 50 Mbps pada 2027. Tanpa langkah-langkah konkret ini, Indonesia akan terus menjadi pasar konsumen pasif, bukan arsitek peradaban digital masa depan.

Developer dan komunitas teknologi Indonesia memiliki peran sentral dalam membangun kedaulatan digital nasional, dan langkah pertama harus dimulai dari penguasaan fondasi teknologi global dengan niat membangun solusi lokal. Di fase 2025–2026, developer perlu menguasai stack teknologi global seperti Python, TensorFlow/PyTorch, cloud (AWS/GCP), dan API Telegram, namun tidak sekadar menggunakannya untuk proyek global, melainkan menerapkannya dalam solusi lokal: seperti membuat bot Telegram untuk UMKM yang membantu pencatatan keuangan dan pemesanan, web sederhana untuk petani yang menyediakan prediksi harga dan cuaca, atau aplikasi deteksi hoaks berbasis bahasa Indonesia. Selain itu, developer wajib berkontribusi aktif dalam proyek open source nasional seperti IndoBERT, NusaAI, Bahasa.ai, atau komunitas seperti Indonesia AI Community dan Dicoding, serta turut membangun dataset publik seperti transkrip pidato daerah, foto tanaman pangan lokal, atau rekaman suara bahasa daerah. Di sisi praktis, fokus harus diberikan pada pengembangan MVP berdampak tinggi, seperti aplikasi deteksi dini stunting melalui foto wajah berbasis AI, sistem pelaporan illegal logging via WhatsApp bot, atau platform pelatihan coding untuk anak-anak pesantren. Pada fase 2027–2028, developer yang telah matang secara teknis perlu membangun startup dengan “tech sovereignty” sebagai DNA utama—bukan hanya menjadi reseller teknologi asing, tetapi memastikan data disimpan lokal, model AI dikendalikan secara mandiri, dan infrastruktur dapat beroperasi tanpa ketergantungan penuh pada eksternal. Pendanaan harus dicari dari lembaga nasional seperti LPDP, Mandiri Inhealth, atau Bappenas, bukan hanya dari venture capital asing. Di sisi lain, developer juga harus menjadi mentor, dengan mengajar coding di sekolah, pesantren, atau komunitas nelayan, dengan target jelas: satu developer aktif harus melatih minimal sepuluh anak muda setiap tahun. Menuju 2029–2030, developer Indonesia harus siap mengekspor solusi ke negara-negara dengan konteks serupa, seperti sistem e-goverment untuk negara kepulauan (Filipina, Maladewa), atau platform AI untuk bahasa Austronesia (seperti Bahasa Melayu, Tagalog, dan sebagainya). Peran developer bukan hanya sebagai teknisi, tapi sebagai arsitek perubahan sosial dan ekonomi melalui kode.

Bagi masyarakat sipil—aktivis, LSM, guru, petani, nelayan, UMKM, dan komunitas lokal—peran dalam membangun kedaulatan digital bukanlah sekadar menunggu layanan datang, tetapi menjadi aktor utama yang menyadari, mengkritisi, dan ikut mencipta teknologi yang berpihak pada kehidupan nyata. Di fase 2025–2026, setiap pengguna teknologi harus berani menuntut transparansi: tanyakan secara terbuka, “Di mana data saya disimpan?” saat menggunakan aplikasi pemerintah atau layanan swasta, dan pilih platform yang jelas kebijakan privasinya, seperti yang terdaftar di Kemenkominfo sebagai “Terpercaya.” Adopsi teknologi harus dilakukan secara kritis—jangan tergoda oleh klaim “canggih” tanpa mempertanyakan apakah AI itu akurat untuk konteks lokal, atau justru menggantikan kearifan tradisional yang sudah teruji; misalnya, petani boleh memanfaatkan prediksi cuaca berbasis AI, tapi tetap mengandalkan pengetahuan turun-temurun tentang tanda alam. Jangan diam ketika ada ketimpangan: laporkan jaringan internet yang mati lebih dari tujuh hari, sekolah tanpa akses komputer, atau aplikasi pemerintah yang tidak mendukung bahasa daerah melalui platform seperti Lapor! atau Kominfo Pengaduan. Pada fase 2027–2028, masyarakat harus naik ke level ko-kreator: ikut serta dalam proyek crowdsourcing dengan memberi data nyata—melabeli gambar tanaman pangan, merekam suara bahasa daerah, atau menguji coba aplikasi di lapangan, seperti nelayan yang memverifikasi data satelit perikanan demi akurasi sistem. Bangun komunitas digital di tingkat desa: adakan pelatihan penggunaan WhatsApp untuk UMKM, atau kelas “AI untuk Ibu Rumah Tangga” yang mengajarkan deteksi penipuan online dan manajemen keuangan digital. Di fase 2029–2030, masyarakat menjadi pengawal etika: waspadai sistem AI yang diskriminatif—seperti pinjol otomatis yang menolak peminjam berdasarkan suku atau wilayah—dan dorong pemerintah untuk melakukan audit algoritma publik terhadap layanan digital yang memengaruhi hak-hak dasar warga. Prinsipnya sederhana namun revolusioner: kedaulatan digital bukan berarti menutup diri dari teknologi global, tapi mengendalikan data, model, dan dampaknya agar tidak menjajah kehidupan kita; teknologi harus memperkuat manusia, bukan menggantikannya; kekuasaan teknologi harus tersebar dari Jakarta hingga Sabang dan Jayapura; dan masyarakat bukan objek pasif, tapi subjek aktif yang menentukan arah perubahan. Target nasional 2030—masuk 40 besar indeks kedaulatan digital, 90% data sensitif tersimpan di dalam negeri, satu juta developer aktif, AI diterapkan di 80% kabupaten, konektivitas 3T mencapai 100%, dan 30% kebutuhan IoT dipenuhi oleh chip lokal—bukan angka semata, tapi bukti bahwa rakyat Indonesia, bukan hanya pemerintah atau perusahaan asing, adalah pemilik sejati masa depan digitalnya sendiri.

Peta jalan ini bukan mimpi — ia adalah kontrak sosial baru yang mengikat negara, developer, dan rakyat dalam satu tujuan: mengambil kembali kendali atas masa depan digital Indonesia. Pemerintah harus berani mengatur dengan tegas, bukan sekadar merespons, tapi memimpin transformasi lewat kebijakan yang berpihak pada kedaulatan data dan teknologi lokal. Developer harus berani mencipta, bukan hanya meniru, dengan membangun solusi yang akar-akarnya berasal dari realitas Indonesia: bahasa, budaya, dan kebutuhan nyata masyarakat. Dan masyarakat — petani, nelayan, guru, UMKM, ibu rumah tangga, aktivis — harus berani menuntut, bukan hanya sebagai pengguna pasif, tapi sebagai subjek yang menentukan bagaimana teknologi digunakan, diawasi, dan diarahkan. Karena di era AI, kekuasaan sejati bukan lagi pada kecepatan chip atau kecanggihan algoritma, tapi pada siapa yang mengendalikan data, siapa yang memutuskan untuk apa teknologi itu dipakai, dan siapa yang diuntungkan darinya. Masa depan Indonesia bukanlah hadiah dari luar, tapi hasil dari kesadaran dan tindakan kolektif. Jangan biarkan anak cucu kita bertanya: “Mengapa kita punya semua bahan, tapi membiarkan orang lain memasak untuk kita?”

Mari mulai hari ini.
Satu kebijakan yang berani.
Satu baris kode yang bermakna.
Satu suara yang tak lagi diam.
Kedaulatan digital bukan cita-cita

🇮🇩 ….. Ia adalah kewajiban – DIPO